Books Page
Category : Konstitusi

Undang-Undang Gubernur, Bupati, dan Walikota
PILKADA merupakan pesta demokrasi terbesar bagi negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, wajib hukumnya untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai PILKADA. Buku ini berisi Undang-Undang PILKADA terbaru dan terupdate, Selain itu,...
by Tim Redaksi BIP detail
Undang-Undang Pemilu 2019
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud demokrasi. Dengan kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang...
by Tim Redaksi BIP detail
Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU NO.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Buku ini mengupas tuntas ketentuan mengenai Ormas dan Yayasan yang berlaku di Republik Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat memahami prinsip berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan...
by Tim Redaksi BIP detail
Peraturan Pemerintah RI No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS; kedudukan, tugas, serta fungsi PNS; kewajiban dan hak pegawai negeri; sistem rekruitmen pegawai...
by Tim Redaksi BIP detail
KUHPER (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga...
by TIM BIP detail
Undang-Undang Hak Cipta, Paten Merek
Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut...
by TIM BIP detail
Indonesia Mencegah Jilid 2 : Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN
Indonesia Mencegah Jilid II adalah seri lanjugan dari buku Indonesia Mencegah. Buku ini berisi mengenai berbagai cara pencegahan untuk melawan korupsi. “Senjata” yang digunakan, yang dijelaskan dalam buku ini dengan...
by BAMBANG SETYO WAHYUDI detail
UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di...
by Tim Redaksi BIP detail
UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Mengupas tuntas Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dilengkapi pula penjelasan tentang KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan KUHP Buku Ketiga Bab...
by Tim Redaksi BIP detail
UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Sesuai dengan landasan filsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain...
by TIM BIP detail
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Buku ini mengupas tuntas Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
by TIM BIP detail
Undang-Undang Tentang Kepolisian RI
Buku ini berisi tugas dan wewenang Polri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian...
by Tim Redaksi BIP detail
Indonesia Mencegah: Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN
Buku ini memberikan warna berbeda tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. Selama ini kita mengenal pemberantasan adalah dengan memidanakan pelaku, padahal ada Upaya Pencegahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan...
by BAMBANG SETYO WAHYUDI detail
Undang-Undang Otonomi Daerah
Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah...
by TIM BIP detail
Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer. KUHD merupakan salah satu referensi penting di Indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan...
by TIM BIP detail
Undang-undang Tentang Aparatur Sipil Negara
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN)...
by TIM BIP detail